Upaya Kurangi Angka Kemiskinan Ekstrem, Pemkab Gianyar Tandatangani MoU Program BIE-D dengan APKASI dan YPAN

Upaya Mengurangi Angka Kemiskinan Ekstrem: Pemkab Gianyar Tanda Tangani MoU Program BIE-D Bersama APKASI dan YPAN

Gianyar – Penjabat Bupati Gianyar, I Dewa Tagel Wirasa, secara terbuka mengakui adanya penurunan dalam kualitas sumber daya manusia di daerahnya. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan merupakan tantangan yang sedang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten, termasuk melalui program beasiswa pendidikan.

Dengan demikian, I Dewa Tagel Wirasa sangat mendukung diadakannya audiensi dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara (YPAN). Salah satu agenda utama dalam audiensi yang berlangsung pada Senin (21/10) adalah penandatanganan nota kesepahaman untuk Program Beasiswa Indonesia Emas-Daerah (BIE-D).

Program BIE-D bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia di Indonesia. Ini adalah upaya untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Kehadiran APKASI berperan sebagai main resource bagi banyak lembaga dalam memahami dan mengikuti perkembangan serta pembangunan daerah di seluruh Tanah Air.

Dr. Ida Ayu Ketut Surya Adnyani, SE., MAP., selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar, berharap bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Gianyar, Bali.

Staf Ahli APKASI Bidang Pendidikan, Dr. Himmatul Hasanah, MP., menyatakan bahwa program BIE-D telah memberikan manfaat kepada ribuan mahasiswa. Ada tiga jenis program yang ditawarkan, yaitu Program Reguler, Program Beasiswa Luar Negeri, dan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Menurut Himmatul Hasanah, program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Oleh karena itu, partisipasi dari semua pihak sangat penting. “APKASI akan terus berupaya membangun sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya agar program BIE-D dapat berjalan sesuai dengan visi pendidikan nasional,” jelas Himmatul Hasanah.